Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

Latar Belakang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  Kementerian Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 2 Tahun  2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa;
5. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang  Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

Dalam Permendagri 84 tahun 2015 pada pasal 2 ayat (1) juga dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa dimaksud sesuai bunyi pasal 2 ayat (2) terdiri dari : Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat. Unsur staf sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Dimana masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3).

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

• Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
• Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
• Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
• Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
• Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa
2. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
3. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

• Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
• Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
• Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
• Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
• Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum
2. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
3. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
4. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:

• Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
• Melaksanakan administrasi surat menyurat;
• Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
• Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
• Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
• Penyiapan rapat-rapat;
• Pengadministrasian aset desa;
• Pengadministrasian inventarisasi desa;
• Pengadministrasian perjalanan dinas;
• Melaksanakan pelayanan umum.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan
2. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
3. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
4. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

• Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
• Menyusun RAPBDes;
• Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
• Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
• Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
• Menyusun laporan kegiatan Desa;
• Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan
2. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
3. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
4. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

• Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
• Menyusun RAPBDes;
• Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
• Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
• Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
• Menyusun laporan kegiatan Desa;
• Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
3. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
4. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

• Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
• Menyusun rancangan regulasi desa;
• Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
• Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
• Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
• Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
• Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
• Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
• Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan
2. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
3. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
4. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :

• Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
• Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
• Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
• Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
• Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
• Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
• Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atas

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan
2. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
3. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
4. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi :

• Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
• Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
• Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
• Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
• Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
• Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
• Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
• Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
• Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun
2. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:

• Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
• Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
• Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
• Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa